Kepahiang BB, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sangat ditunggu masyarakat terdampak covid-19 ternyata masih dijadikan tempat untuk mengeruk keuntungan pribadi bagi beberapa oknum di desa desa, padahal aturan untuk penyaluran itu sangat jelas.
Untuk Kabupaten Kepahiang khususnya di Kecamatan Muara Kemumu, ada dua warga yang mengaku dana BLT Desa yang mereka terima sebesar 600 ribu harus di setorkan kepada Kepala Dusun (Kadus) mereka sebesar 200 ribu dengan alasan pembuatan Kartu Keluarga yang harus pindah dari desa asal mereka yang lama.
Hal ini diungkapkan oleh Caca Wawan (38) warga salah satu desa di Kecamatan Muara Kemumu.
“ada dua orang warga yang kehidupan ekonominya sangat memprihatinkan, mereka hidup di lahan yang dipinjamkan warga desa mereka untuk mendirikan pondok ala kadarnya untuk tempat berteduh, salah satu dari warga tersebut dalam kondisi sakit menahun, mereka didatangi oleh Kadus mereka dan ditawari untuk dapat bantuan BLT desa namun dengan syarat harus mengurus Kartu Keluarga ke desa bersangkutan, dengan biaya pembuatan KK sebesar 200 ribu rupiah, jangan kan untuk mengurus pindah KK untuk makan saja dua wanita yang hidup tanpa suami ini sudah sangat sulit, jadi dana pengurusan KK tersebut terpaksa di berikan setelah mereka mengambil dana bantuan tersebut,” ujar Caca.
Lanjut Caca kedua wanita ini menghidupi keluarga mereka dengan mengambil upahan di kebun milik warga, sementara yang satunya dalam kondisi sakit menahun.
“Mereka berdua ini berstatus janda, apapun alasan nya dana tersebut tidak boleh dipotong untuk apapun, apalagi pembuatan KK yang seharusnya gratis tanpa pungutan biaya sama sekali,” tegas Caca.
Sementara itu di Kecamatan Bermani Ilir BLT Desa dicairkan sebesar 1,2 juta karena hitungan dua bulan dari bulan April, namun untuk warga ini hanya cair 600 dan masih dipotong 200 ribu untuk pengurusan KK.
“Pertanyaannya adalah kemana dana BLT Desa Bulan April bagi mereka, karena pencairan ini di lakukan pada bulan mei dan mereka mengambil langsung ke rumah Kades mereka pada Rabu kemarin,
Pengambilan tersebut langsung berhadapan dengan petugas Bank, tanda tangan dikasih uang sebesar 600 ribu kemudian setelah itu mereka mengantarkan 200 ribu kepada oknum Kadus untuk biaya pembuatan KK, kasus ini akan segera saya masukkan laporannya ke pihak yang berwajib untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dilain sisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan soal bantuan langsung tunai (BLT) desa. Program ini merupakan realokasi anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai.
Abdul menegaskan bahwa sasaran BLT desa adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan karena virus Corona. Kemudian, yang paling penting adalah warga tersebut belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
Abdul juga mengatakan BLT dana desa akan diberikan kepada masyarakat yang keluarganya ada yang sakit kronis.
“Terkait BLT dana desa sasarannya adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19. Paling penting lagi dia belum dapat bantuan apapun, belum masuk PKH belum masuk BNPT, dan segala bentuk bantuan yang,” jelas Abdul dalam konferensi pers video, Jumat (8/5/2020).
“Ditambahkan juga di sana untuk anggota keluarga yang rentan sakit kronis, karena COVID ini lebih bahaya ke orang sakit kronis maka kami berikan,” lanjutnya. (bcp)
