Kepahiang BB – Dari Tahun 2017 setelah selesai dibangun Rumah Adat yang berdana nyaris Rp 2 Milyar yang berdiri cantik disebelah SPBU desa Klobak hingga tahun 2020 terindikasi tak dimanfaatkan alis terbengkalai begitu saja, bangunan yang digadang gadangkan menjadi ikon baru wisata Kabupaten Kepahiang tersebut hanya menjadi tempat berphoto selfi anak anak muda saja, dengan sampah yang tak dibersihkan bangunan tersebut kelihatan dibangun dengan kesan dipaksakan. Pasalnya hingga sekarang bangunan tersebut tidak digunakan dan sudah mengalami kerusakan di berbagai sudut. Setiap ukiran yang menjadi hiasan di tiang teras bagian atas sudah banyak yang lepas.
Dengan pintu yang terkunci rapat dan isyarat bunyi dari kilometer listrik yang tak berhenti menandakan bangunan tersebut belum ada aktivitas didalamnya, sementara itu tulisan besar penanda rumah adat juga sudah tidak terbaca lagi, sudah terkelupas dan copot dari tempatnya menempel. Padahal pembangunan rumah adat yang dibangunan di atas lahan seluas 8,631 M2 milik Kementerian Kehutanan dengan nomor sertifikat 07.07.01.15.4.00003 bertujuan untuk menjadi pusat pembinaan kesenian Kabupaten Kepahiang. Mulai dari seni tari, seni lukis, musik tradisonal hingga musik modern. Di dalamnya, akan diisi sarana prasarana pendukung seperti pakaian adat Kepahiang dan sejumlah peralatan lain terkait Adat Kepahiang.
Selain rumah adat, juga sudah berdiri gedung Tourism Information Centre (TIC) bernilai Rp 1,19 miliar dan bangunan Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dengan nilai kontrak Rp 300 juta. Ketiga bangunan, menggunakan alokasi APBD Tahun 2017.
Sementara itu PLH Bupati Kepahiang Neti Herawati sangat menyayangkan terbengkalainya rumah yang seharusnya menjadi wadah bergeraknya semua unsur adat istiadat dan seni Kepahiang.
” Sangat disayangkan, segera jelaskan statusnya apakah sudah diserahkan dari PUPR ke Pariwisata atau belum sama sekali. Diperlukan saling sinergi jangan tidak perduli karena membangun menggunakan anggaran pemerintah, uang rakyat. Setelah tahu status maka pemeliharaan dapat dianggarkan di OPD bersangkutan,” ujar Neti. (bcp)
