BedahBerita.Co.Id, Adanya Indikasi dana sumbangan anggota Korpri Kepahiang yang raib lebih Setengah Milyar, menuai banyak tanggapan di masyarakat Kepahiang, salah satunya Mantan Ketua Kadin Kepahiang Nusirwan. Menurut Nusirwan jika Dana Korpri sebesar itu benar benar Raib alias tak jelas, ini sesuatu yang aneh.
Korpri itu organisasi besar dan beranggotakan orang orang hebat yang memiliki pendidikan tinggi, tidak mungkin administrasi dan Ad/Art nya tidak jelas dan sembarangan, apalagi menyangkut masalah keuangan.
“Karena ini organisasi Korpri, dengan adanya berita yang menurut saya berisi dan menghebohkan ini, ya sudah seharusnya anggota secara keseluruhan mengadakan rapat darurat, sehingga berita yang ada tidak menjadi liar, dan membuat statemen langsung yang valid atas nama Korpri. Bukan berita dari perorangan, jika benar benar raib, ya tidak ada jalan lain langsung laporkan ke aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian, nanti kan polisi bisa mengembangkan kasus ini seperti apa,” ujar Wawan.( 27/8)
Untuk Dana yang di gunakan oleh Koperasi Satmakura, jika koperasi itu masih ada tentu ada MOU, buka lagi MOU itu apa saja isinya. Jika Koperasi itu sudah tidak ada lagi laporkan pengurusnya ke Aparat.
“Biar semua jelas ini harus dilakukan, jika tidak maka berita ini akan keluar dari setiap anggota secara liar. Disini semua anggota Korpri harus satu visi utk membuka tabir pandora ini, kecuali oknum pengurus korpri yang punya otoritas penuh mengelola dana tersebut,” paparnya pada BedahBerita.Co.Id.
Lanjut Wawan baik dana yang raib di Korpri maupun yang raib di koperasi Satmakura, biar polisi yang proses, pertanyaanya, apakah mau Korpri membuat laporan polisi ? Atau ada Lembaga LSM yang melaporkannya karena ini masuk kriminal murni (delik aduan).
Ini bukan uang negara, melainkan uang iuran anggota sebuah organisasi besar, tentu ada campur tangan pejabat yang akan melindungi kasus ini, kalau memang terjadi kebocoran yang tidak jelas.
“Ini yang harus dicermati, Ingat Ketua Korpri kan biasa nya dijabat oleh Sekda, sementara anggota Korpri anak buah Sekda semua, disinilah letak konflik kepentingannya, nyali anggota itu yang dipertaruhkan, dipertanyakan apakah mereka berani untuk melaporkan kesalahan yang mungkin saja melibatkan pejabat. Sebenarnya saya tidak punya otoritas untuk mengomentari hal ini, mengingat ini organisasi ASN, dan masalah Internal Korpri, tapi karena ini sudah menjadi perbincangan yang hangat di masarakat kepahiang agar cepat diclierkan sajalah, Kepahiang jangan heboh terus dengan hal hal yang bikin gaduh dimasarakat,” ujar Wawan.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Front Pembela Rakyat (FPR), Rustam Efendi, menganggap hal ini konyol, ada ribuan ASN yang menjadi anggota Korpri Kepahiang, tetapi dana sumbangan yang di tarik rutin setiap bulannya bisa hilang begitu saja.
“Uang itu tidak sedikit, milyaran loh, masa ribuan ASN yang ada tidak ada yang peduli, cuma berani kasak kusuk di belakang, tapi kami dari Ormas FPR akan membuat laporan indikasi penggelapan dana Korpri ini Ke Aparat,” ujar Rustam.
Selain masalah dana yang terindikasi tak jelas tersebut, menurut Rustam ada hal yang lebih konyol lagi, pada tanggal 28 November 2018 yang lalu Bupati Kepahiang Ir. Hidayattullah Sjahid MM. IPU malah mendapatkan penghargaan menjadi salah satu pembina Korpri terbaik se Indonesia, yang diungkapkan oleh Sekretaris Korpri saat itu Hafizah Aritonang SH MMP, pada media. Pertanyaannya, bagaimana bisa Bupati Kepahiang mendapatkan penghargaan sebagai pembina Korpri terbaik, jika Bupati sendiri tidak mengetahui apa apa tentang organisasi ASN Kepahiang ini. Indikasi Raibnya dana sumbangan Korpri sebesar itu di biarkan begitu saja, sampai sampai Bupati tidak ada data sedikitpun, tidak adakah tindakan mendukung pengungkapan kasus ini ketika Wabup sudah mulai bergerak, kemana Inspektorat Kepahiang, ada apa ini. Seharusnya Bupati sebagai pembina Korpri terbaik se Indonesia paham kondisi Korpri Kabupaten yang dipimpinnya.
“Ini seperti pembiaran, semua kasus yang ada, semua indikasi kecurangan yang dilakukan bawahannya, semuanya tidak ada yang tahu, Saya sangat berharap Bupati kita bukan hanya membiarkan jika ada isu isu tak sedap seperti ini, tapi langsung melakukan pemanggilan terhadap ASN yang dianggap bermasalah,” papar Rustam.
Atau mungkin dana Setengah milyar tersebut sudah habis digunakan untuk, pembinaan ASN yang dilakukan setiap 2 bulan sekali, atau untuk melakukan gerakan Revolusi mental, dan acara acara yang dilakukan pada puncak Hut Korpri Ke 47 pada tahun 2018 lalu.
“Ketua dan Sekretaris harus menjelaskan hal ini, agar ini tidak menjadi bola panas, dan saya juga berharap oknum pejabat yang ada di Kepahiang ini tidak selalu melakukan hal hal yang bersetuhan dengan hukum, karena tidak ada pejabat yang kebal hukum,” tegas Rustam. (bcp)
