KEPAHIANG BB, Tim penyidik Kejari Kepahiang Kejar tayang dalam melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai anggaran tahun 2015. Pasalnya kemarin (16/09) dua anggota banggar 2015 Edwar Samsi dan Zainal diperiksa, dan hari ini (17/09) kembali lima anggota Banggar tahun 2015 yang lalu juga menjalani pemeriksaan. Lima mantan anggota banggar DPRD Kepahiang tersebut adalah Andrian Defandra, Eko Guntoro, Agus Sandrila, Nurrahman Putra, dan Inalia.
Kajari Kepahiang Ridwan SH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza SH MH, didampingi Kasi Intel Arya Marsepa SH, menjelaskan bahwa dari pemeriksaan didapat fakta bahwa pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tersebut tidak di bahas secara rinci di APBD Perubahan 2015, namun dibahas saat menyusun KUA PPAS perubahan antara Banggar dan TAPD. Dengan demikian ada dua kali pembahasan yaitu saat penyusunan KUA PPAS dan saat RAPBDP. Diplafonnya ada dibahas tapi yang usulan TAPD bersifat gelondongan, tidak detail.
“Tapi kita juga menemukan fakta baru bahwa ada perbedaan usulan dalam PPAS, kenapa di rancangan Rp. 1,2 Milyar tapi di pembahasan lisan Rp. 3,5 Milyar,” ungkap Riky.
Baca Juga : https://bedahberita.id/2020/09/10/5-anggota-banggar-akan-di-panggil-kantor-camat-tebat-karai-lanjut/
Lanjut Riky pemanggilan ini dalam rangka mendapatkan titik terang atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di pengadaan lahan Tebat Karai ini, dan dalam waktu dekat akan digelar ekspose untuk penetapan tersangka karena sudah diketahui angka kerugian negaranya.
” Untuk angka kerugian akan diumumkan saat penetapan tersangka, yang pasti dari KJPP menyatakan harga tanah tersebut tidak wajar,” tegasnya. (bcp)
